Pengertian Tas'ir
Kata tas'ir berasal dari kata sa'ara-yas'aru-sa'ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si'ru dan jamaknya as'ar yang artinya harga (sesuatu). Kata as-si'ru ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.
Adapun dalam etimologis lainnya kata tas’ir berasal dari kata Saarat asy-syaya tasîran, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, Asarû wa saarû, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, tasîr secara bahasa berarti taqdîr as-siri (penetapan/penentuan harga).
Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani :
هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا السلع إلا بسعر كذا فينمعوا من الزيادة عليه حتى لا يغلوا الأسعار أو النقصان عنه حتى لا يضاربوا غيرهم، أي ينمعون من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyakarat.”
Menurut Imam Syaukani :
هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فينمع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”
Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.
Dan para ulama merumuskan definisi tas'ir secara syar'i, yaitu: seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurusi urusan kaum Muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul selain mereka. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
2. Dalil Tentang Tas’ir
a. Dalil Naqli (Al qur’an dan Hadist)
Allah telah menetapkan seseorang untuk menjual komoditasnya dengan harga yang ia ridhai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. (QS An-Nisa: 29).
Dan juga sabda Rasulullah saw yang berbunyi :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli). (HR Ibn Majah).
Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah saw. tetapkan harga demi kami. Rasulullah saw. menjawab:
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ
Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpda ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).
b. Dalil Aqli (Pendapat Para Ulama)
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas’ir menjadi 2 mazhab yakni sebagai berikut:
Pendapat Ulama yang Tidak Setuju Dengan Tas'ir
Ada ulama yang mengharamkan tas;ir secara mutlak. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Ini juga pendapat ulama muta`akkhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani. Namun sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah, sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (tafshil) seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim jika tas’ir mengandung kezhaliman, hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.
Tas'ir bertentangan dengan nash-nash yangt terdapat dalm alqur’an dan hadist. Sebab, tas'ir bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna seseorang memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nas syariah di atas, hal itu tidak boleh terjadi.
Dalam riwayat Abu Hurairah di atas, Rasulullah saw. pernah diminta untuk mematok harga, padahal harga sedang membubung tinggi. Seandainya tas'ir boleh, pastilah Rasulullah saw. memenuhi permintaan tersebut. Namun, Beliau ternyata tidak memenuhinya. Dalam riwayat Anas di atas, Beliau menjelaskan alasan mengapa Beliau tidak melakukannya. Beliau menjelaskan bahwa tas'ir merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram. Atas dasar itu, tas'ir hukumnya haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
Keharaman tas'ir ini berlaku secara umum untuk semua komoditi. Hal itu sesuai keumuman larangan tas'ir di atas. Rasulullah saw. menyatakan tas'ir sebagai kezaliman tanpa menyebutkan komoditinya. Ini artinya keharaman itu berlaku untuk semua jenis komoditi. Keharaman tas'ir juga berlaku dalam semua kondisi baik kondisi damai atau perang; baik harga anjlok, normal atau sedang membubung tinggi. Hal itu sesuai dengan kemutlakan nasnya.
Pendapat yang rajih (kuat), jumhur ulama yang mengharamkan tas’ir secara mutlak, baik itu tas’ir untuk melindungi kepentingan pedagang maupun tas’ir untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal itu dikarenakan dalil-dalil yang mengharamkan tas’ir bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan taqyid, yaitu pemberian sifat atau syarat atau batasan tertentu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan tas’ir yang diharamkan hanyalah yang bersifat zhalim, sedang tas’ir yang bersifat adil dibolehkan. Dalil taqyid seperti ini ini tidak ada. Yang ada justru adalah dalil mutlak dari hadits Anas RA di atas, yaitu bahwa tas’ir adalah kezhaliman (mazhlimah), tanpa ada rincian dari Nabi SAW bagaimana sifat tas’ir itu.
Maka dari itu, segala bentuk tas’ir adalah haram secara mutlak, sesuai kaidah ushul fiqih :
الإطلاق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد
“Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang mentaqyidkan (memberikan sifat/syarat/batasan).”
Adapun dalil-dalil lainnya yang diajukan pihak yang membolehkan tas'ir, sebenarnya tidak layak menjadi dalil. Karena QS An-Nisa` : 29 tidak ada hubungannya dengan persoalan tas'ir, mengingat maudhu' (topik) dari ayat tersebut tidak sama dengan hadits Anas RA. Begitu pula hadits larangan orang kota menjual kepada orang dusun juga tidak ada hubungannya dengan persoalan tas'ir, karena maudhu' (topik) hadits ini beda dengan topik
Perbedaan maudhu' (topik) ini dalam Ushul Fiqih khususnya pembahasan Mutlak–Muqayyad disebut perbedaan “sebab”. Adanya perbedaan “sebab” ini menyebabkan nash yang mutlak tidak dapat dibawa kepada nash yang muqayyad. Atau dengan kata lain, nash yang dianggap muqayyad itu sebenarnya tidak ada relevansinya dengan nash yang mutlak, sehingga nash yang mutlak sebenarnya tetap dalam kemutlakannya.
Pada faktanya, pematokan harga merupakan dharar bagi umat. Pematokan harga itu akan mendorong terbentuknya pasar gelap yang jauh dari monitoring negara. Dengan begitu suplay barang ke pasar akan berkurang karena diperdagangkan di pasar gelap. Lalu harga di pasar normal akan mengalami kenaikan tanpa bisa dicegah oleh negara. Selain mendorong terbentuknya pasar gelap, pematokan harga juga bisa mempengaruhi tingkat produksi atau konsumsi. Pada tingkat tertentu mungkin bisa menyebabkan krisis ekonomi.
Pendapat Ulama yang Setuju Dengan Tas'ir
Sebagian ulama yang lain ada yang membolehkan, meski tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan tas’ir jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sebagian ulama Malikiyah membolehkan tas’ir jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Maka tas’ir dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.
Pendapat yang membolehkan tas'ir bertentangan dengan mayoritas para ulama. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa pemerintah harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan harga.
Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi nilai ganti yang sesuai. Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (laa wakasa wa laa shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima konpensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan konpensasi harganya kepada pemilik pohon.
Ibnu Taimiyah menjelasklan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.
Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara pasti ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai penyuplai barang dagangan, sebab tak akan berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.
Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah (pada zaman Nabi) sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.
Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang diutarakan Dr. Yusuf Qardhawi menggabungkan tentang dibolehkan atau tidaknya tas’ir diperbolehkan jika adil dan dilarang jika ada kedzaliman.
Dan Ibnu Khaldun pernah meneliti harga-harga di kota-kota. Ia membagi menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya serta bertambah banyak maka harga-harga pokok akan mendapatkan penggandaannya. Akibat penawaran meningkat dan ini berarti penurunan harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan tentang perkembangan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi pemintaan. Setelah itu ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya poduksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tesebut pada sisi penawaran.
Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Karena itu jika tidak ada masalah dalam harga, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan pasar yang akan berperan di dalamnya.
Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (al-qimah al-ma’rifah) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.
3. Pembagian/ Macam-Macam Tas’ir
Berdasarkan adanya campur tangan pemerintah
Ulama fiqih membagi tas’ir ini menjadi dua macam yaitu:
a. Tas’ir al-Alamiah yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi’i, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak.
b. Tas’ir al-Jabari yaitu harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan batasan harga yang dipatok
a. Pematokan harga (tas’ir) secara perbaikan yaitu pembeli dibebaskan membeli barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual dan bisa menawar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
b. Pematokan harga (tas’ir) tertinggi, yaitu dengan menetapkan harga jual tertinggi.
Contohnya: penetapan harga eceran tertinggi pupuk. Penjual dilarang menjual lebih dari harga tertinggi yang dipatok itu. Sebaliknya, mereka boleh menjual dengan harga yang lebih rendah. Ini ditetapkan demi melindungi konsumen.
c. Pematokan harga (tas’ir) terendah yaitu pembeli dilarang membeli lebih rendah dari harga terendah itu sebaliknya mereka boleh membeli dengan harga lebih tinggi dari harga itu. Ini dilakukan untuk melindungi produsen.
Contohnya: penetapan harga terendah gabah untuk melindungi petani. Meski demikian, dalam praktiknya kebijakan ini terlihat tidak efektif. Pada saat panen raya, harga gabah tetap saja anjlok. Begitu juga harga pupuk; sering lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. seperti pematokan harga terendah gabah, dsb.
4. Hikmah Tas’ir
Hikmah tas’ir pada hakikatnya adalah mencegah adanya kezhaliman dalam penetapan harga yang bisa merugikan pembeli ataupun penjual. Tas’ir dimaksudkan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan tetap terjaga. Islam sangat melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme ini, pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.
Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslim (masyarakat) secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual dengan mematok harga tertinggi. Penguasa juga tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Ia juga tidak boleh melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan mamaksa mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan.
Dalam kondisi harga melonjak, lonjakan harga itu terjadi bisa karena barang tidak tersedia di pasar akibat aksi penimbunan. Dalam hal ini syariah mengharamkan penimbunan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dengan menindak pelaku penimbunan dan memaksanya agar menggelontorkan barang ke pasar; Bisa juga tingginya harga disebabkan kurangnya penawaran. Karena itu, negara harus berupaya menaikkan penawaran. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan barang yang ada di gudang negara ke pasar; bisa juga dengan mendatangkan komoditi dari daerah yang produksinya berlimpah.
Hal itu seperti yang dilakukan Umar bin al-Khathab saat harga bahan makanan melonjak di Hijaz karena paceklik. Lalu ia mendatangkan bahan makanan dari Mesir dan Syam yang produksinya berlimpah ke Hijaz sehingga harga kembali normal tanpa perlu mematok harga. Upaya itu bisa dilakukan negara dengan membeli dari daerah yang berlimpah dan dibawa ke daerah yang kekurangan; bisa juga dengan mendorong para pedagang untuk mendatangkannya ke daerah yang kekurangan dengan memberikan insentif tertentu. Jika harus mendatangkannya dari luar negeri, negara bisa menurunkan cukai atau bahkan menghapusnya untuk mendorong pedagang asing memasukkan barang itu ke dalam negeri.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
• Kata tas'ir berasal dari kata sa'ara-yas'aru-sa'ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si'ru dan jamaknya as'ar yang artinya harga (sesuatu). Dan para ulama merumuskan definisi tas'ir secara syar'i, yaitu: seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurusi urusan kaum Muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya tas'ir ini,mereka masing-masing mempunyai dalil dan alasan sendiri untuk menetapkan hukumnya.
• Hukum tentang tas’ir terdapat pada Alqur’an Surat An-Nisa 29. Para ulama sebagian ada yang setuju dan sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan adanya tas’ir. Para ulama yang setuju dengan adanya tas’ir adalah sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan ulama yang tidak setuju dengan adanya tas’ir adalah ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah
• Pembagian/ Macam-Macam Tas’ir antara lain:
1. Berdasarkan adanya campur tangan pemerintah
a) Tas’ir al-Alamiah
b) Tas’ir al-Jabari
2. Berdasarkan batasan harga yang dipatok
a) Pematokan harga (tas’ir) secara perbaikan.
b) Pematokan harga (tas’ir) tertinggi.
c) Pematokan harga (tas’ir) terendah.
• Hikmah tas’ir pada hakikatnya adalah mencegah adanya kezhaliman dalam penetapan harga yang bisa merugikan pembeli ataupun penjual. Tas’ir dimaksudkan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan tetap terjaga.
DAFTAR PUSTAKA
• Qardhawi, Yusuf,. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 2000. yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami.
• Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
• Asmuni. Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi,
http://pa-balikpapan.net/index.php (diakses tanggal 24 April 2010)
• Utomo, Setiawan Budi, Pematokan Harga oleh Pemerintah. http://www.eramuslim.com/ konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.htm
• Mustika, Falery. At-Tas'ir (Pematokan Harga). http://www.mail-archive.com/ aroen99society@yahoogroups.com/msg02707.html.
Kata tas'ir berasal dari kata sa'ara-yas'aru-sa'ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si'ru dan jamaknya as'ar yang artinya harga (sesuatu). Kata as-si'ru ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.
Adapun dalam etimologis lainnya kata tas’ir berasal dari kata Saarat asy-syaya tasîran, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, Asarû wa saarû, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, tasîr secara bahasa berarti taqdîr as-siri (penetapan/penentuan harga).
Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani :
هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا السلع إلا بسعر كذا فينمعوا من الزيادة عليه حتى لا يغلوا الأسعار أو النقصان عنه حتى لا يضاربوا غيرهم، أي ينمعون من الزيادة أوالنقص عن السعر لمصلحة الناس
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyakarat.”
Menurut Imam Syaukani :
هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولى من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فينمع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.”
Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.
Dan para ulama merumuskan definisi tas'ir secara syar'i, yaitu: seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurusi urusan kaum Muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, mereka dilarang untuk menambah harganya hingga harga tidak membumbung atau mengurangi harganya hingga tidak memukul selain mereka. Jadi, mereka dilarang untuk menambah atau mengurangi dari harga yang dipatok demi kemaslahatan masyarakat. Artinya, negara melakukan intervensi (campur tangan) atas harga dengan menetapkan harga tertentu atas suatu komoditas dan setiap orang dilarang untuk menjual lebih atau kurang dari harga yang ditetapkan itu demi mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
2. Dalil Tentang Tas’ir
a. Dalil Naqli (Al qur’an dan Hadist)
Allah telah menetapkan seseorang untuk menjual komoditasnya dengan harga yang ia ridhai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. (QS An-Nisa: 29).
Dan juga sabda Rasulullah saw yang berbunyi :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli). (HR Ibn Majah).
Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, Ya Rasulullah saw. tetapkan harga demi kami. Rasulullah saw. menjawab:
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي َلأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ
Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpda ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).
b. Dalil Aqli (Pendapat Para Ulama)
Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah hukum tas’ir menjadi 2 mazhab yakni sebagai berikut:
Pendapat Ulama yang Tidak Setuju Dengan Tas'ir
Ada ulama yang mengharamkan tas;ir secara mutlak. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah. Ini juga pendapat ulama muta`akkhirin seperti Imam Syaukani dan Imam An-Nabhani. Namun sebagian ulama Hanabilah ada yang mengharamkan secara mutlak seperti Ibnu Qudamah, sementara ulama lainnya ada yang memberikan rincian (tafshil) seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim. Artinya, menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim jika tas’ir mengandung kezhaliman, hukumnya haram. Jika untuk menegakkan keadilan, hukumnya boleh bahkan wajib.
Tas'ir bertentangan dengan nash-nash yangt terdapat dalm alqur’an dan hadist. Sebab, tas'ir bermakna pemaksaan atas penjual dan atau pembeli untuk berjual-beli dengan harga tertentu. Ini melanggar kepemilikan seseorang karena kepemilikan itu bermakna seseorang memiliki kekuasaan atas harta miliknya. Karena itu, ia berhak menjual dengan harga yang ia sukai. Pematokan harga tentu akan menghalangi atau merampas sebagian kekuasaan seseorang atas hartanya. Sesuai keterangan nas syariah di atas, hal itu tidak boleh terjadi.
Dalam riwayat Abu Hurairah di atas, Rasulullah saw. pernah diminta untuk mematok harga, padahal harga sedang membubung tinggi. Seandainya tas'ir boleh, pastilah Rasulullah saw. memenuhi permintaan tersebut. Namun, Beliau ternyata tidak memenuhinya. Dalam riwayat Anas di atas, Beliau menjelaskan alasan mengapa Beliau tidak melakukannya. Beliau menjelaskan bahwa tas'ir merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram. Atas dasar itu, tas'ir hukumnya haram. Ini adalah pendapat jumhur ulama.
Keharaman tas'ir ini berlaku secara umum untuk semua komoditi. Hal itu sesuai keumuman larangan tas'ir di atas. Rasulullah saw. menyatakan tas'ir sebagai kezaliman tanpa menyebutkan komoditinya. Ini artinya keharaman itu berlaku untuk semua jenis komoditi. Keharaman tas'ir juga berlaku dalam semua kondisi baik kondisi damai atau perang; baik harga anjlok, normal atau sedang membubung tinggi. Hal itu sesuai dengan kemutlakan nasnya.
Pendapat yang rajih (kuat), jumhur ulama yang mengharamkan tas’ir secara mutlak, baik itu tas’ir untuk melindungi kepentingan pedagang maupun tas’ir untuk melindungi kepentingan pembeli. Hal itu dikarenakan dalil-dalil yang mengharamkan tas’ir bersifat mutlak, atau tanpa disertai dengan taqyid, yaitu pemberian sifat atau syarat atau batasan tertentu. Jadi tidak ada dalil yang menerangkan tas’ir yang diharamkan hanyalah yang bersifat zhalim, sedang tas’ir yang bersifat adil dibolehkan. Dalil taqyid seperti ini ini tidak ada. Yang ada justru adalah dalil mutlak dari hadits Anas RA di atas, yaitu bahwa tas’ir adalah kezhaliman (mazhlimah), tanpa ada rincian dari Nabi SAW bagaimana sifat tas’ir itu.
Maka dari itu, segala bentuk tas’ir adalah haram secara mutlak, sesuai kaidah ushul fiqih :
الإطلاق يبقى على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد
“Dalil yang mutlak tetap dalam kemutlakannya, selama tidak terdapat dalil yang mentaqyidkan (memberikan sifat/syarat/batasan).”
Adapun dalil-dalil lainnya yang diajukan pihak yang membolehkan tas'ir, sebenarnya tidak layak menjadi dalil. Karena QS An-Nisa` : 29 tidak ada hubungannya dengan persoalan tas'ir, mengingat maudhu' (topik) dari ayat tersebut tidak sama dengan hadits Anas RA. Begitu pula hadits larangan orang kota menjual kepada orang dusun juga tidak ada hubungannya dengan persoalan tas'ir, karena maudhu' (topik) hadits ini beda dengan topik
Perbedaan maudhu' (topik) ini dalam Ushul Fiqih khususnya pembahasan Mutlak–Muqayyad disebut perbedaan “sebab”. Adanya perbedaan “sebab” ini menyebabkan nash yang mutlak tidak dapat dibawa kepada nash yang muqayyad. Atau dengan kata lain, nash yang dianggap muqayyad itu sebenarnya tidak ada relevansinya dengan nash yang mutlak, sehingga nash yang mutlak sebenarnya tetap dalam kemutlakannya.
Pada faktanya, pematokan harga merupakan dharar bagi umat. Pematokan harga itu akan mendorong terbentuknya pasar gelap yang jauh dari monitoring negara. Dengan begitu suplay barang ke pasar akan berkurang karena diperdagangkan di pasar gelap. Lalu harga di pasar normal akan mengalami kenaikan tanpa bisa dicegah oleh negara. Selain mendorong terbentuknya pasar gelap, pematokan harga juga bisa mempengaruhi tingkat produksi atau konsumsi. Pada tingkat tertentu mungkin bisa menyebabkan krisis ekonomi.
Pendapat Ulama yang Setuju Dengan Tas'ir
Sebagian ulama yang lain ada yang membolehkan, meski tidak membolehkan secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sebagian ulama Hanafiyah membolehkan tas’ir jika para pedagang melambungkan harga secara tidak wajar. Sebagian ulama Malikiyah membolehkan tas’ir jika sebagian kecil pedagang di pasar sengaja menjual dengan harga sangat murah, sedang umumnya pedagang memasang harga lebih mahal. Maka tas’ir dibolehkan untuk menaikkan harga agar sesuai dengan harga umumnya pedagang.
Pendapat yang membolehkan tas'ir bertentangan dengan mayoritas para ulama. Tetapi beberapa ahli, seperti Sa’id bin Musayyib, Rabiah bin Abdul Rahman dan Yahya bin Sa’id, menyetujuinya. Para pengikut Abu Hanifah berkata bahwa pemerintah harus menetapkan harga, hanya bila masyarakat menderita akibat peningkatan harga itu, di mana hak penduduk harus dilindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan harga.
Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi nilai ganti yang sesuai. Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendekritkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (laa wakasa wa laa shatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima konpensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan konpensasi harganya kepada pemilik pohon.
Ibnu Taimiyah menjelasklan bahwa “jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.
Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara pasti ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai penyuplai barang dagangan, sebab tak akan berarti apa-apa atau tak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.
Menurut Ibnu Taimiyah, barang barang yang dijual di Madinah (pada zaman Nabi) sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah SAW menghargai kegiatan impor tadi dengan mengatakan, “Seseorang yang mambawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk Madinah tidak memerlukan penetapan harga.
Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang diutarakan Dr. Yusuf Qardhawi menggabungkan tentang dibolehkan atau tidaknya tas’ir diperbolehkan jika adil dan dilarang jika ada kedzaliman.
Dan Ibnu Khaldun pernah meneliti harga-harga di kota-kota. Ia membagi menjadi dua jenis, barang kebutuhan pokok dan barang mewah. Menurut dia bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya serta bertambah banyak maka harga-harga pokok akan mendapatkan penggandaannya. Akibat penawaran meningkat dan ini berarti penurunan harga. Adapun untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang mewah meningkat. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan tentang perkembangan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi pemintaan. Setelah itu ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya poduksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain di kota tesebut pada sisi penawaran.
Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Karena itu jika tidak ada masalah dalam harga, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan pasar yang akan berperan di dalamnya.
Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (al-qimah al-ma’rifah) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, pemerintah harus menetapkan harganya untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk.
3. Pembagian/ Macam-Macam Tas’ir
Berdasarkan adanya campur tangan pemerintah
Ulama fiqih membagi tas’ir ini menjadi dua macam yaitu:
a. Tas’ir al-Alamiah yaitu harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi’i, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak.
b. Tas’ir al-Jabari yaitu harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.
Berdasarkan batasan harga yang dipatok
a. Pematokan harga (tas’ir) secara perbaikan yaitu pembeli dibebaskan membeli barang dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual dan bisa menawar sesuai dengan harga yang telah disepakati.
b. Pematokan harga (tas’ir) tertinggi, yaitu dengan menetapkan harga jual tertinggi.
Contohnya: penetapan harga eceran tertinggi pupuk. Penjual dilarang menjual lebih dari harga tertinggi yang dipatok itu. Sebaliknya, mereka boleh menjual dengan harga yang lebih rendah. Ini ditetapkan demi melindungi konsumen.
c. Pematokan harga (tas’ir) terendah yaitu pembeli dilarang membeli lebih rendah dari harga terendah itu sebaliknya mereka boleh membeli dengan harga lebih tinggi dari harga itu. Ini dilakukan untuk melindungi produsen.
Contohnya: penetapan harga terendah gabah untuk melindungi petani. Meski demikian, dalam praktiknya kebijakan ini terlihat tidak efektif. Pada saat panen raya, harga gabah tetap saja anjlok. Begitu juga harga pupuk; sering lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. seperti pematokan harga terendah gabah, dsb.
4. Hikmah Tas’ir
Hikmah tas’ir pada hakikatnya adalah mencegah adanya kezhaliman dalam penetapan harga yang bisa merugikan pembeli ataupun penjual. Tas’ir dimaksudkan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan tetap terjaga. Islam sangat melarang adanya kapitalisme yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Untuk mencegah adanya kapitalisme ini, pemerintah perlu dilibatkan dalam penetapan harga yang tentunya masih berpihak pada kepentingan dan kemaslahatan bersama.
Penguasa diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan kaum Muslim (masyarakat) secara keseluruhan. Penguasa tidak boleh mengutamakan kemaslahatan pembeli dan mengesampingkan kemaslahatan penjual dengan mematok harga tertinggi. Penguasa juga tidak boleh mengutamakan kemaslahatan penjual dan mengabaikan kemaslahatan pembeli dengan menetapkan harga terendah. Ia juga tidak boleh melanggar kemaslahatan penjual dan pembeli dengan mamaksa mereka untuk berjual beli dengan satu harga yang ia tetapkan. Untuk mengontrol harga, penguasa harus menjaga stabilitas keseimbangan penawaran dan permintaan.
Dalam kondisi harga melonjak, lonjakan harga itu terjadi bisa karena barang tidak tersedia di pasar akibat aksi penimbunan. Dalam hal ini syariah mengharamkan penimbunan. Karena itu, yang harus dilakukan adalah penegakan hukum dengan menindak pelaku penimbunan dan memaksanya agar menggelontorkan barang ke pasar; Bisa juga tingginya harga disebabkan kurangnya penawaran. Karena itu, negara harus berupaya menaikkan penawaran. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan barang yang ada di gudang negara ke pasar; bisa juga dengan mendatangkan komoditi dari daerah yang produksinya berlimpah.
Hal itu seperti yang dilakukan Umar bin al-Khathab saat harga bahan makanan melonjak di Hijaz karena paceklik. Lalu ia mendatangkan bahan makanan dari Mesir dan Syam yang produksinya berlimpah ke Hijaz sehingga harga kembali normal tanpa perlu mematok harga. Upaya itu bisa dilakukan negara dengan membeli dari daerah yang berlimpah dan dibawa ke daerah yang kekurangan; bisa juga dengan mendorong para pedagang untuk mendatangkannya ke daerah yang kekurangan dengan memberikan insentif tertentu. Jika harus mendatangkannya dari luar negeri, negara bisa menurunkan cukai atau bahkan menghapusnya untuk mendorong pedagang asing memasukkan barang itu ke dalam negeri.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
• Kata tas'ir berasal dari kata sa'ara-yas'aru-sa'ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si'ru dan jamaknya as'ar yang artinya harga (sesuatu). Dan para ulama merumuskan definisi tas'ir secara syar'i, yaitu: seorang imam (penguasa), wakilnya atau setiap orang yang mengurusi urusan kaum Muslim memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual komoditas kecuali dengan harga tertentu, Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya tas'ir ini,mereka masing-masing mempunyai dalil dan alasan sendiri untuk menetapkan hukumnya.
• Hukum tentang tas’ir terdapat pada Alqur’an Surat An-Nisa 29. Para ulama sebagian ada yang setuju dan sebagian lagi ada yang tidak setuju dengan adanya tas’ir. Para ulama yang setuju dengan adanya tas’ir adalah sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan ulama yang tidak setuju dengan adanya tas’ir adalah ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah
• Pembagian/ Macam-Macam Tas’ir antara lain:
1. Berdasarkan adanya campur tangan pemerintah
a) Tas’ir al-Alamiah
b) Tas’ir al-Jabari
2. Berdasarkan batasan harga yang dipatok
a) Pematokan harga (tas’ir) secara perbaikan.
b) Pematokan harga (tas’ir) tertinggi.
c) Pematokan harga (tas’ir) terendah.
• Hikmah tas’ir pada hakikatnya adalah mencegah adanya kezhaliman dalam penetapan harga yang bisa merugikan pembeli ataupun penjual. Tas’ir dimaksudkan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan tetap terjaga.
DAFTAR PUSTAKA
• Qardhawi, Yusuf,. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 2000. yang diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal Akhlam fil Iqtishadil Islami.
• Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
• Asmuni. Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi,
http://pa-balikpapan.net/index.php (diakses tanggal 24 April 2010)
• Utomo, Setiawan Budi, Pematokan Harga oleh Pemerintah. http://www.eramuslim.com/ konsultasi/fikih-kontemporer/pematokan-harga.htm
• Mustika, Falery. At-Tas'ir (Pematokan Harga). http://www.mail-archive.com/ aroen99society@yahoogroups.com/msg02707.html.